• 13 Desember 2019

Pilkades Serentak Pasuruan Digugat Di MA, AMCD Desak Tunda Pelaksanaan

Masa aksi AMCD saat berorasi menolak pilkades serentak digelar pada 23 November mendatang. Foto: sofyan/petaportal

PASURUAN | PETAPORTAL – Pelaksanaan pilihan kepala desa secara serentak (Pilkades) Kabupaten Pasuruan mulai mendapatkan aksi protes dari masyarakat setempat. Pasalnya, demokrasi arus bawah pilihan kepala desa tersebut disinyalir masih menyisakan berbagai persoalan pentahapan yang belum selesai.

Salah satunya adalah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cinta Damai (AMCD) menuntut untuk ditunda pelaksanan pilkades serentak. Tuntutan yang disampaikan dengan mengelar demontrasi diikuti oleh puluhan orang ini digelar dihalaman kantor Bupati setempat dan kantor DPRD Kabupaten Pasuruan. “Kami meminta agar pelaksanaan pilkades yang akan digelar pada 23 November mendatang supaya ditunda dulu,” ujar koordninator aksi, Hanan.

Hanan beralasan penundaan tersebut harus dilakukan sebagai bentuk untuk menghormati Peraturan bupati (Perbub) nomer 20 tahun 2017 tentang pedoman tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa. Selain itu adanya surat keputusan Bupati nomor 141/543/HK/424.014/2019 tentang penetapan tahapan, petunjuk teknis tahapan, dan tanggal pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Pasuruan yang ditandatangani tanggal 5 Juli 2019.

Atas dasar tersebut lanjut Hanan, maka sebaiknya pilkades serentak untuk ditinjau ulang. Selain itu Hanan juga menyampaikan adanya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Agung dan PTUN Surabaya menunjukan adanya ketidak beresan dalam pentahapan pilkades. “Maka dari itu kami meminta pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di seluruh desa di kabupaten pasuruan agar ditunda,” urainya.

Puas menyampaikan aspirasi dihalaman kantor Bupati, masa aksi berpindah menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, di jalan raya Raci.

Senada dengan Komisi I DPRD Pasuruan masa aksi diterima oleh ketua Komisi I DPRD Kasiman. Kasiman menegaskan jika aksi masa yang dilakukan oleh masyarakat akan ditindak lanjuti dengan mengelar rapat paripurna interpelasi. Meski begitu Kasiman tidak berani memastikan hasil dari keputusan rapat yang dilakukan pihaknya nantinya. “Kami akan mengelar rapat paripurna interpelasi, namun hasilnya kami tidak janji,” tukasnya.[sofyan]

Read Previous

Buruknya Dugaan Pengelolaan Catatan Keuangan Pasar Bumdes Ngopak

Tinggalkan Balasan